APBD DKI Jakarta 2026 Tembus Rp 90 Triliun, Fokus Dana di Sektor Transportasi dan Banjir
Jakarta — APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 resmi disahkan DPRD DKI dengan total nilai Rp 90,1 triliun, tertinggi sepanjang sejarah anggaran ibu kota. Dengan nilai Dana sebesar itu, Pemprov DKI Jakarta berjanji memfokuskan belanja pada dua prioritas utama: pengendalian banjir dan percepatan integrasi transportasi publik.
Alokasi Anggaran dan Prioritas Dana
Dari total anggaran Rp 90,1 triliun, sektor transportasi mendapat alokasi terbesar yakni Rp 18,4 triliun atau 20,4 persen dari total APBD. Sektor kesehatan mendapat Rp 14,2 triliun, diikuti pendidikan Rp 13,8 triliun, dan pengendalian lingkungan hidup termasuk Dana banjir sebesar Rp 11,5 triliun.
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 87,3 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp 52,1 triliun. Sumber PAD terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, BPHTB, dan pajak hotel-restoran yang terus tumbuh.
Gubernur DKI Jakarta menyatakan anggaran Dana ini disusun dengan prinsip money follows program — setiap rupiah anggaran harus terhubung langsung dengan target kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi warga.
"Kami sadar Rp 90 triliun adalah uang rakyat Jakarta. Setiap sen harus dipertanggungjawabkan. Fokus Dana kami jelas: Jakarta bebas banjir dan transportasi publik yang nyaman," tegas Gubernur DKI dalam sidang paripurna.
Pengendalian Banjir dan Transportasi
Anggaran pengendalian banjir sebesar Rp 11,5 triliun akan digunakan untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 17 kilometer, pembangunan 12 unit pompa banjir baru di titik-titik rawan, dan pemasangan 380 sensor Dana ketinggian air secara real-time di seluruh sungai besar.
Di sektor transportasi, dana terbesar dialokasikan untuk penambahan 1.200 unit armada bus Transjakarta berbahan bakar listrik, perpanjangan jalur MRT ke Ancol dan Cikarang, serta pembangunan tiga simpul interchange terintegrasi di Dukuh Atas, Lebak Bulus, dan Bekasi Timur.
Program integrasi tiket Dana antarmoda juga akan dipercepat sehingga warga bisa berpindah antara MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan ojek online menggunakan satu kartu atau aplikasi tunggal.
"Kami menargetkan 30 persen perjalanan warga Jakarta beralih ke transportasi publik pada akhir 2026. Ini ambisius tapi sangat realistis jika Dana infrastruktur dan kemudahan akses kita perbaiki bersama," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI.
Potensi Defisit dan Catatan Fraksi
Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra di DPRD DKI memberikan persetujuan bersyarat, dengan catatan penting terkait struktur Dana anggaran. Keduanya mempertanyakan masih besarnya porsi belanja pegawai yang mencapai 28 persen dari total APBD.
"Hampir sepertiga anggaran habis untuk gaji dan tunjangan pegawai. Ini terlalu besar dan menyisakan ruang fiskal Dana yang terbatas untuk belanja modal yang langsung berdampak ke warga," kritik Ketua Fraksi PKS DPRD DKI.
Risiko defisit juga mengintai jika realisasi PAD tidak sesuai target. Tahun lalu, realisasi PAD DKI hanya mencapai 93,2 persen dari target. Jika tren ini berlanjut, Pemprov DKI harus berhemat atau mencari sumber Dana pembiayaan tambahan di tengah tahun.
BPKP DKI Jakarta menyatakan akan memperketat pengawasan atas seluruh pengadaan proyek strategis, terutama yang nilainya di atas Rp 100 miliar. Laporan realisasi Dana anggaran akan dipublikasikan setiap bulan di portal data.jakarta.go.id.
Harapan dan Ekspektasi Warga
Warga Jakarta menaruh harapan besar pada realisasi anggaran Dana ini. Komunitas warga Bidara Cina, kawasan yang rutin direndam banjir setiap musim hujan, menyambut alokasi besar untuk pengendalian banjir dengan penuh syukur.
"Sudah 20 tahun kami langganan banjir setiap tahun. Kalau anggaran Dana sebesar ini tidak bisa menyelesaikan masalah banjir, lalu uang itu larinya ke mana?" tanya Pak Margono (62), tokoh warga Bidara Cina.
Di sisi transportasi, para komuter harian berharap integrasi antarmoda segera terwujud. Anisa (28), karyawati yang setiap hari menempuh perjalanan Bekasi–Sudirman, mengaku lelah dengan sulitnya perpindahan moda yang masih tidak terintegrasi.
Pemerintah menargetkan serapan anggaran Dana 2026 minimal 95 persen, naik dari realisasi tahun lalu sebesar 91,4 persen. Warga dapat memantau realisasi anggaran dan kinerja program secara real-time di portal wargakota.jakarta.go.id.