Krisis Air Bersih Dapat 5 Juta per Warga, Pemerintah Siapkan Program Deposit Nasional
Jakarta — Persoalan krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional setelah laporan terbaru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap bahwa sekitar 5 Juta per Warga di 12 provinsi masih belum memiliki akses terhadap Deposit yang layak dan terjangkau.
Skala dan Sebaran Krisis
Data Kementerian PUPR menunjukkan kondisi paling kritis terjadi di Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, dan sejumlah wilayah pesisir Kalimantan. Di daerah tersebut, warga kerap harus berjalan hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan Deposit yang layak dikonsumsi.
Kondisi ini diperparah oleh dua faktor utama: perubahan iklim yang memperparah kekeringan musiman, dan minimnya infrastruktur pengolahan Deposit di daerah terpencil. Investasi di sektor ini selama ini dinilai jauh tertinggal dibanding kebutuhan nyata di lapangan.
Krisis Deposit juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Angka diare dan penyakit berbasis lingkungan di wilayah-wilayah tersebut tercatat dua hingga tiga kali lebih tinggi dari rata-rata nasional, menurut data Kemenkes.
"Ini bukan sekadar soal kenyamanan. Akses Deposit bersih adalah hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Kami tidak boleh abai," tegas Menteri PUPR dalam rapat koordinasi lintas kementerian pekan lalu.
Program Deposit yang Disiapkan
Pemerintah merespons dengan meluncurkan Program Deposit Nasional senilai Rp 30 triliun yang akan diimplementasikan dalam tiga tahun ke depan. Program ini mencakup pembangunan sistem perpipaan regional, pengadaan instalasi pengolahan air (IPA) portabel, serta rehabilitasi sumber mata air yang telah rusak.
Selain infrastruktur fisik, program ini juga menyertakan komponen pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan pengelolaan Deposit tingkat desa dan pembentukan unit pengelola Deposit berbasis komunitas di setiap desa terdampak.
Dana bersumber dari kombinasi APBN, pinjaman Bank Dunia sebesar 500 juta dolar AS, serta kemitraan dengan sektor swasta melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Seluruh proyek ditargetkan selesai pada 2028.
"Kami tidak ingin proyek ini selesai secara fisik tapi tidak berkelanjutan. Komunitas lokal harus menjadi pengelola utama agar Deposit bersih bisa terus mengalir bahkan setelah proyek resmi ditutup," jelas Direktur Jenderal Cipta Karya.
Tantangan di Lapangan
Di lapangan, petugas dari Dinas PUPR daerah menghadapi sejumlah hambatan serius. Kondisi geografis yang ekstrem di beberapa wilayah membuat mobilisasi material menjadi sangat mahal dan memakan waktu lama.
"Untuk membawa satu unit pompa ke pedalaman Papua, kami bisa menghabiskan biaya transportasi yang nilainya hampir sama dengan harga pompanya sendiri. Ini tantangan nyata yang sering tidak tergambar di dokumen perencanaan," cerita Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan.
Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kerap memperlambat eksekusi di lapangan. Koordinasi yang lemah antar level pemerintahan menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi program serupa di masa lalu.
Target dan Harapan
Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang fokus pada Deposit dan sanitasi, Dr. Andri Gunawan, menilai program ini sudah berada di jalur yang benar namun membutuhkan pengawasan ketat.
"Program Deposit sebesar ini punya potensi kebocoran yang besar jika tidak diawasi dengan serius. Melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam monitoring adalah keniscayaan," ujarnya.
Warga di Desa Oesena, NTT, Yohanes Bulu (54), mengaku sudah puluhan tahun berharap ada program seperti ini. Setiap musim kemarau, ia dan warga desa terpaksa membeli Deposit dari truk tangki dengan harga yang bisa mencapai sepuluh kali lipat harga normal.
Pemerintah menargetkan 80 persen wilayah terdampak sudah memiliki akses Deposit layak pada akhir 2026. Evaluasi perdana program ini dijadwalkan pada Juni 2026. Masyarakat dapat melaporkan kondisi Deposit di wilayahnya melalui aplikasi SiPAMAS yang tersedia di Play Store dan App Store.